Dugaan “Akal-akalan” Dana Kapitasi BPJS Kesehatan: Klinik Ramai di Atas Kertas, Sepi di Lapangan?
![]() |
Agil Rachman Sekretaris Iwoi Sukabumi |
SUKABUMI, PASUNDAN TODAY – Desakan untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kapitasi BPJS Kesehatan di Kota Sukabumi semakin keras terdengar. Agil, seorang warga Kota Sukabumi, mengungkapkan kecurigaannya terhadap mekanisme dan proses pengelolaan dana kapitasi di beberapa klinik swasta di wilayah tersebut.
Agil menegaskan bahwa dana kapitasi yang berasal dari APBD Pemda diprioritaskan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tergolong masyarakat miskin. Besaran dana yang diterima FKTP swasta mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah per bulan.
“Untuk PBI anggarannya berasal dari APBD Pemda masing-masing daerah yang mana peserta ini termasuk Masyarakat Golongan Miskin dan Marjinal,” kata Agil dengan nada tegas.
Biaya Kapitasi dibayarkan di muka oleh BPJS Kesehatan setiap bulan sesuai jumlah peserta terdaftar di FKTP Swasta Klinik dan dokter keluarga. Di Kota Sukabumi, total biaya kapitasi per bulan untuk Peserta BPJS Kesehatan golongan PBI dan Non PBI mencapai ratusan juta rupiah.
“Namun, dari puluhan FKTP Swasta di Kota Sukabumi ada hal yang mencolok dan menimbulkan kecurigaan publik, sebut saja Klinik Inisial JF dan KF,” ucap Agil.
Dua klinik tersebut menerima dana kapitasi dari BPJS Kesehatan mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah per bulan. Angka ini sebanding dengan jumlah peserta terdaftar yang mencapai ratusan bahkan ribuan.
“Bisa dibayangkan setiap hari Klinik tersebut akan ramai dan super sibuk melayani pengobatan dan pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan yg terdaftar,” cetusnya
Menurutnya, idealnya, klinik-klinik tersebut harus melayani ratusan pasien setiap bulannya. “Tapi yang menjadi pertanyaan logika, dari sudut mana bisa diyakinkan bahwa Klinik (FKTP) tersebut menyerap biaya Kapitasi atas ketersedian tenaga medis, ketersedian obat dan Sarpas untuk kenyamanan pasien peserta BPJS PBI dan Non PBI?” tanya Agil.
Agil mempertanyakan kesesuaian antara jumlah dana kapitasi yang diterima dan jumlah pasien yang dilayani. Ia mengungkapkan fakta di lapangan bahwa klinik-klinik tersebut tidak menunjukkan kondisi “extra ordinary” seperti yang seharusnya, justru terkesan sepi dan normal saja.
“Intinya ada yang janggal terkait mekanisme dan proses peserta PBI dan Non PBI yang terdaftar di Klinik/FKTP tersebut,” pungkas Agil dengan nada yang penuh pertanyaan. “Apakah ini sekedar ketidak transparanan atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang perlu diungkap?”
Agil mengajak pihak berwenang untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan penyimpangan dana kapitasi BPJS Kesehatan di Kota Sukabumi. “Saya mengharapkan pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan penyimpangan ini. Jangan biarkan dana kapitasi yang seharusnya untuk kesehatan masyarakat terbuang sia-sia,” tegas Agil.
Share this content:
Post Comment