Kekayaan Ex-Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi Membuat Pertanyaan Terbuka
Sukabumi, PASUNDAN TODAY – Achmad Fahmi, Wali Kota Sukabumi, telah menjadi sorotan publik setelah laporan terbaru mengenai kekayaannya. Menurut data e-lhkpn Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Achmad Fahmi tidak mendaftarkan harta kekayaannya untuk tahun 2023, meskipun sebelumnya ia melaporkan kekayaannya pada tahun 2022.
Data yang diungkapkan menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2022, Achmad Fahmi memiliki kekayaan senilai Rp 5.397.866.023 atau sekitar Rp 5,3 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 302,68 persen dari total kekayaannya empat tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 1.340.487.088.
Menurut Hakim Adonara Ketua GAPURA RI Menjelaskan bahwa Kenaikan kekayaan yang signifikan ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. “Bagaimana mungkin seseorang dapat mengalami peningkatan kekayaan sebesar itu dalam waktu yang relatif singkat? Apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kekayaan Achmad Fahmi selama menjabat sebagai Wali Kota Sukabumi.”Ungkap Hakim
Ketidakhadiran laporan kekayaan Achmad Fahmi untuk tahun 2023 juga menimbulkan kekhawatiran.Lanjut Hakim “Sebagai seorang pemimpin publik, penting bagi seorang wali kota untuk transparan dalam melaporkan kekayaannya. Ketidakhadiran laporan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan integritas Achmad Fahmi sebagai seorang pemimpin.”tegasnya
Tentu saja, perlu diingat bahwa seseorang memiliki hak untuk memiliki kekayaan yang sah dan dapat meningkatkan kekayaannya melalui usaha yang jujur dan legal. Namun, dalam konteks kepemimpinan publik, transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui sumber kekayaan seorang wali kota dan apakah peningkatan kekayaan tersebut sesuai dengan pendapatan yang sah.
“Karena itu, penting bagi pihak berwenang, seperti KPK, untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait kekayaan Achmad Fahmi. Hal ini akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan memastikan bahwa integritas dan akuntabilitas tetap terjaga dalam kepemimpinan publik.”Tutur Hakim
Situasi ini juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap kekayaan para pemimpin publik. Masyarakat perlu memastikan bahwa pemimpin mereka bertindak dengan integritas dan tidak terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
Sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk memantau dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin kita. Kita harus terus memperjuangkan keadilan dan kejujuran dalam kepemimpinan publik, sehingga dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan bermartabat.
Share this content:
Post Comment